Pemilu 2024: Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib'
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat mau melapor jika menemukan indikasi aliran dana narkoba kepada konstestan Pemilu 2024. Keempat, menjalin kerja sama dengan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi lain yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam mengatasi peredaran narkoba. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan upaya bersama memberantas penggunaan dana narkoba dalam pemilu.
Hasyim meyakini, dengan adanya laporan dari PPATK maka KPU dapat mengetahui dari mana sumber dana terkait dan bila terindikasi pidana maka hal itu akan disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, KPK, atau Kejaksaan.
Sementara itu, KPU tidak bisa berkomentar banyak mengenai dugaan aliran uang dari peredaran narkoba tersebut.
Setelah terjadinya penangkapan itu, sontak terungkap bahwa memang nyatanya ada dugaan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan dengan menggunakan aliran dana atas transaksi narkoba.
Jayadi melanjutkan, upaya pemetaan itu merupakan lanjutan dari application serupa yang telah dilakukan sejak Pemilu sebelumnya. Dia menambahkan read more pihaknya juga bakal menindak tegas pihak yang terbukti terlibat aliran dana atau terbukti mengkonsumsi obat terlarang.
“Saya sangat yakin partai politik beserta calegnya memiliki kesadaran yang lebih baik untuk hal tersebut karena mereka punya komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik,” tukas dia.
“Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” kata Jayadi, seperti dikutip Tempo
Dengan adanya penemuan dugaan atau indikasi bahwa anggota legislatif tertentu ternyata menggunakan aliran dana dari transaksi narkoba untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, kemudian pihak aparat keamanan, khususnya dari kepolisian langsung meningkatkan kewaspadaan pada seluruh anggota jajaran mereka di wilayah masing-masing untuk bisa terus berupaya mengantisipasi adanya kasus serupa.
Jelas sekali bahwa dengan banyaknya kegiatan yang bisa mereka lakukan, maka bisa dikatakan hal tersebut juga merupakan cerminan dari seberapa besaran dana kampanye Pemilu yang mereka miliki.
Padahal menurut dia, KPU mempunyai alasan yang kuat untuk menerapkan peraturan itu - apalagi KPU bertugas menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
'Kami harus berjuang sendiri' - Jalan berliku para pengungsi perempuan di Indonesia ciptakan ruang aman
Pemilu 2024: Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib'
Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik’